2022 Menjadi Awal Tahun Politik Hingga Puncaknya 2024

Oleh Adi Supriadi

Belajar dari awal tahun politik 2014 dan 2019 yang lalu, kampanye hitam dengan banyaknya dusta, hoax, fitnah, ujaran kebencian telah membelah persatuan dan kesatuan bangsa. Sepertinya Pemilu serentak 2024 tidak akan berbeda, dan awal tahun Politik dimulai pada tahun ini, 2022. 

Sejatinya diperlukan kesadaran bersama bahwa kehidupan berbangsa ini harus terus berlangsung selamanya, sedangkan kontestasi politik hanyalah hajatan rutin lima tahunan. Berangkat dari kesadaran itu, maka pilihan jangka pendek jangan sampai menghancurkan kesadaran atas kebersamaan yang sudah lama ada dan perlu komitmen merawat kesinambungannya.

Tantangan kini di era pasca kebenaran (post-truth) dengan perkembangan media digital membuat cara merawat kebangsaan kita memiliki tantangan berdimensi baru. Propaganda kini tidak hanya milik mereka yang berkepentingan dalam kontestasi pemilu. Propaganda sudah menjadi industri tersendiri.

Menilik apa yang terjadi dalam Pemilu di Amerika yang memenangkan Donald Trump 2016, banyak ahli komunikasi menyebutnya sebagai keberhasilan propaganda ala Rusia. Propaganda yang merujuk pada aneksasi Rusia atas wilayah Krimea tahun 2014. Pesan dalam jumlah besar disiapkan dan disemburkan secara terus-menerus dalam berbagai ragam kanal baik media mainstream maupun media sosial tanpa memperdulikan kebenarannya.

Hal inilah yang kemudian dikenal di dunia sebagai firehose of falsehood atau semburan dusta. Dinamakan semburan dusta, karena pesan disemburkan bukanlah kebenaran dan membuat kebingungan, kecepatan semburan informasi melebihi kesadaran dan daya kritis untuk menangkisnya.

Dalam perang informasi ini, banyaknya pesan yang diputarbalikan demi mencapai tujuan melemahkan lawan, dan membuat ketidakpercayaan kepada pemerintah, ujar penulis terkemuka Amerika Cristoper Paul dan Marriam Mattews.

Intinya dalam perang informasi ini, berbagai cara dilakukan termasuk dengan memanipulasi kebenaran. Manipulasi kebenaran sendiri sudah lama dipraktekan kelompok-kelompok teroris untuk mendoktrin anggota baru, dalil-dalil agama mereka pilah dan pilih hanya yang terkait perlawanan atas kamapanan thogut.

Karena itulah, perlu kesadaran bersama bagi pemerintah, partai politik yang akan berkontestasi, juga penyelenggara pemilu serta aparat keamanan khususnya kepolisian, serta pegiat media massa, bahwa ada ancaman di depan mata, jika kita tidak dapat mengelola agenda demokrasi lima tahunan ini.

Karena bukan tidak mungkin, agenda Pemilu bisa menjadi proxy war dari pihak yang ingin memecah belah persatuan nasional. Bahkan pelaku adu domba, pembuat hoax, penyebar fitnah tetap mengatasnamakan demi menjaga kesatuan dan persatuan Bangsa.

Mereka menjadi buzzer yang dibayar oleh para pemilik kepentingan untuk membuat onar di negeri ini. Seharusnya Kepolisian Republik Indonesia menertibkan para buzzer ini sehingga tidak merusak tatanan demokrasi yang sudah bagus terbangun sejak reformasi 1998. Para Buzzer Perusak Kesatuan Bangsa ini ibarat telur busuk yang sangat bau di dalam diri bangsa Indonesia.

Persatuan nasional sebagai syarat kemajuan dan agenda demokrasi Pemilu yang tanpa arah akan membelokkan demokrasi menjadi anarki, terutama jika setiap kelompok merasa paling benar sendiri.

Awal tahun politik pada 2022 sudah harus ada arah yang jelas dalam demokrasi tanpa anarki.

*) Penulis adalah Akvitis, Penulis dan Jurnalis