Ekonomi Pancasila di Indonesia, Adi Supriadi : Emang Bisa Saat Import Merajalela?
Borneo Nusantara News - Direktur Eksekutif Asosiasi Praktisi HR Indonesia, Adi Supriadi, MM, mengatakan bahwa wacana ekonomi pancasila hanya akan terus menjadi wacana sebelum nasionalisme pengurus negara dan pengusaha dikembalikan kedalam diri setiap penggiat ekonomi bangsa Indonesia.
Menurutnya Ekonomi Pancasila baru akan tercipta apabila penguasa, pemerintah dan pengusaha tidak doyan impor, hanya dengan meningkatkan produksi dalam negeri dan mengembangkan produk dalam negeri baru istilah ekonomi pancasila terwujud jadi nyata.
"Ekonomi pancasila ini sejauh ini omong kosong BPIP, Kalau aktivitas impor tidak dihentikan dan produksi dalam negeri tidak dibantu untuk dikembangkan, jangan bicara Ekonomi Pancasila, Itu Bulshit.” Kata Adi Supriadi menanggapi pernyataan Wakil Ketua BPIP terkait Ekonomi Pancasila (Sabtu, 12/3).
Ia juga mengatakan bahwa soal kemandirian bangsa ini sudah jangan diragukan. Hal itu sudah jadi tradisi dan jadi budaya bangsa Indonesia. Apapun kondisi pengurus negara, rakyat tetap mengurus dirinya sendiri dalam hal ekonomi khususnya.
"Yang seharusnya dibangun oleh BPIP adalah bagaimana membuat penguasa, pemerintah, dan tentunya pengusaha tidak doyan impor dan mengembangkan produksi dalam negeri, setelah itu Kita baru diskusi dan seminar tentang ekonomi pancasila.“
Terkait Ekonomi Pancasila, Adi Supriadi mengharapkan BPIP jangan hanya wacana, tetapi harus teraktualisasikan dengan baik. Beberapa kasus dapat dikatakan “Kriminalisasi “ atau jebakan hukum atas kesalahan seseorang akibat dari perbuatan menolak Impor. Sebut saja kasus LHI dengan Peternakan Sapi dalam Negeri. Karena menekan agar tidak terjadi impor, dijebak masuk penjara. Irman Gusman mantan Ketua DPD yang menolak Impor Palawija dan melakukan pengembangan perkebunan palawija di Sumatera Barat, masuk penjara. Perusahaan beras Premium, yang mengembangkan petani lokal, untuk beras yang dijadikan bahan baku Perusahaan seperti McD, KFC, Perusahaan beras premium tersebut mendapat fitnah dan ditutup. Muhammad Gobel menolak Impor Minuman Keras, tak lama dipecat dari Jabatan Menteri. Kemudian demikian juga Dr Fadilah yang menolak Impor Vaksin, mendapatkan hal yang sama.
“Inti dari semua itu adalah Impor, Impor dan Impor, Siapa yang berani melawan Kartel Impor ini? Selama Kartel Impor berkuasa, jangan bicara tentang Ekonomi Pancasila, Semua omong kosong” Tegas Dosen Ekonomi Syariah STEBI Global Mulia Cikarang ini.
Ekonomi Pancasila itu tidak perlu bombastis, hanya perlu meningkatkan produksi dalam negeri, dan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri setelah beres urusan dalam negeri baru Export. Bukan kemudian mematikan produksi dalam negeri, membuat Stok terbatas dengan alasan tersebut impor dibelakukan.
Aktivis Sosial dan Jurnalis ini juga menegaskan perlunya tindakan nyata dari pelembagaan Pancasila melalui BPIP, Fakta yang ada sejak ada BPIP impor yang menganggu tumbuhnya Ekonomi Pancasila tidak berhenti, justru menjadi-jadi.
"Lalu, Apa fokus BPIP, Wacana saja ? Lempar Isu ? Terus Apa ? Justru radikalisme terjadi pada pelaku Impor dan matinya produksi dalam negeri, Kasus minyak goreng misalnya, BPIP bisa jawab apa ini ? Masa produksi dalam Negeri tidak untuk kebutuhan dalam Negeri dulu, justru untuk Expor, Terus kemana peran BPIP yang punya wacana Ekonomi Pancasila?” Tegasnya.
Ia berharap BPIP tidak hanya berwacana, tebar isu radikalisme yang tidak jelas manfaatnya untuk Rakat Indonesia, Rakyat butuh kerja nyata yang bisa dirasakan langsung. (AS)
