Tutup Saja Perusahaan Jika Belum Bisa Beri Kontribusi untuk Muara Enim, Alasannya Selalu Merugi
BORNEO NUSANTARA NEWS - Muara Enim, Luas wilayah Kabupaten Muara Enim sekitar 7.383,9 km² terletak di tengah-tengah wilayah Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas wilayah Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Banyuasin, dan Kota Palembang.
Di lansir dari beberapa media terutama Sarana informasi dot com, adanya perusahaan penambangan Batu bara PT BSEE ditolak keras oleh masyarakat talang bulang dan mahasiswa Pali. Di samping nilai berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan perusahaan ini beroperasi memanfaatkan jalan propinsi dan kabupaten dengan beberapa alasan yang sangat masuk akal masyarakat menolak keras berharap kepada pemerintah untuk menutup tambang tersebut sebelum terjadinya marah warga terdampak.
Kabupaten muara Enim dengan lokasi terbagi menjadi beberapa wilayah terutama kabupaten pali yang menyisihkan berbagai cerita terutama di bidang dunia usaha salah satunya perusahaan pertambangan.
Perusahaan Bumi Serasan Enim Energi(BSEE) dengan luas IUP kurang lebih dua belas ribu hektar terbagi di dalam dua wilayah, yaitu Muara Enim dan kabupaten Pali. Perusahaan yang beroprasi sejak tahun 2008 hingga sekarang diduga belum memberikan kontribusi ke pemkab Muara Enim. Padahal sudah jelas di samping ada wilayah dalam IUP masuk kabupaten Muara Enim selain Pali, bahkan saham 20% tercatat di perusahaan tersebut terkesan hanya pelengkap atau kiasan belaka.
Melihat dari kaca mata bisnis," ludiyansah (Aktivis) sangat menyayangkan hal ini bisa terjadi di pemerintah kabupaten jika hal ini di diam kan sampai berlarut,oleh karna nya masyarakat serta aktivis menyaran kan agar pemerintah daerah dan DPRD Muara Enim khususnya untuk segera ambil langkah yang komprehensif bila perlu segera memanggil pengusaha yang berusaha terutama dari managemen(owner) PT BSEE
"Diharapkan kepada pemerintah kabupaten Muara Enim melalui perusahaan daerah PDSPME apabila ada dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan selama beroprasinya PT.BSEE hingga sekarang yang belum ada manfaat untuk Muara Enim, perusahaan bermitra hal ini prusda untuk meminta kepada pemkab muara Enim agar melakukan audit BPK selaku audit resmi demi terciptanya keselarasan dalam mengelola administrasi khususnya kejelasan tentang keuangan." harap Ludiansyah.
Muhamad Sidik, tokoh masyarakat muara Enim, menanggapi hal tersebut jika ada kejanggalan supaya melaporkan kepihak penegak hukum.
"Jika di temukan adanya dugaan indikasi kejanggalan dalam administrasi sehingga berpotensi adanya ketidak sesuaian dalam pengeluaran keuangan sehingga berpotensi merugikan khususnya pemkab Muara Enim yang di wakili prusda dan di duga adanya dugaan indikasi tindak pidana perbuatan melawan hukum agar hal tersebut di laporkan ke penegak hukum,"
Operasional penambangan PT.BSEE juga disorot tokoh pemuda Muara Enim, Anton.
"Segera lakukan audit. Laporkan atau lebih baik di tutup kalau tidak jelas untuk apa hanya ada logo keterlibatan pemerintah kalau tidak ada manfaatnya." Tutupnya. (Mery R)
