Gubernur Kalbar Menyerahkan Bantuan pada Masyarakat Kayong Utara
BORNEO NUSANTARA NEWS - Kayong Utara, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmiji menyerahkan Bantuan ke masyarakat Kayong Utara, bertempat di Kantor Camat Sukadana, Jum'at (4/11)
Seperti diketahui, Sutarmiji beserta rombongan berangkat dari Pontianak menggunakan jalan darat, melintasi jalan Perawas, Kecamatan Simpang Hilir, untuk sampai ke Sukadana, harus menempuh kurang lebih 6 jam perjalanan.
Dalam kunjungannya, Sutarmidji menyerahkan Bantuan Sosial (Bansos) bahan pangan sebagai bentuk pengendalian dampak inflasi kepada masyarakat Kayong Utara.
"Hari ini saya menyerahkan bantuan kepada masyarakat khususnya warga KKU di setiap kecamatan, seluruh kecamatan di Kalbar akan mendapatkan bansos paket bahan pangan sebanyak 250 sampai 300 paket. Paket ini di tujukan kepada masyarakat yang benar-benar kurang mampu," ucapnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) memilih dua metode dalam menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos).
"Saya memilih dua metode penyerahan bansos ini, yang pertama operasi pasar murah dan paket bahan pangan kepada masyarakat Kalbar, yang benar-benar berhak menerima bantuan," tukas Sutarmiji.
Ia menjelaskan, bantuan dari pemerintah pusat 20.000 paket dari pengalihan anggaran, dan pemerintah Provinsi Kalbar mampu mengendalikan inflasi. Sehingga pemerintah pusat berikan 10,8 miliar sebagai insentif dan 6 miliar untuk Bansos.
"Kita mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat 20.000 paket, karena kita mampu mengendalikan inflasi dan menjadi yang terbaik, pemerintah pusat berikan 10,8 miliar sebagai insentif dan 6 miliar akan kita gunakan untuk bansos lagi," ujar Midji.
Kemudian, Sutarmidji berpesan kepada masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya minimal sampai Sekolah Menengah Atas (SMA).
"Saya sampaikan dua hal kepada ibu bapak yang pertama untuk menyekolahkan anak-anaknya minimal sampai SMA atau SMK, tidak ada alasan lagi untuk tidak sekolah, karena sekarang sekolah sudah gratis," tuturnya.
Selanjutnya, Sutarmiji biasa disapa Midji mengingatkan warga untuk segera membuat BPJS Kesehatan agar mudah dalam menerima fasilitas kesehatan ketika diperlukan.
"Buat lah dari sekarang agar nantinya tidak lagi ada masalah saat berobat. Kalau tidak mampu secara mandiri, usulan ke pak camat, nanti akan di usulkan ke pemerintah daerah (pemda). Pemerintah Provinsi menyediakan subsidi untuk BPJS bagi masyarakat yang tidak mampu sebanyak 15 miliar," tutupnya. (Santo)
