Wakil Bupati Ketapang Menghadiri Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023
Borneo Nusantara News - Ketapang, Wakil Bupati Ketapang H. Farhan, S.E., M.Si. didampingi oleh Ketua TKPK kabupaten Ketapang menghadiri rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan tahun 2023 dan lokakarya penyusunan dokumen penanggulangan kemiskinan bertempat di Hotel Mercure Kota Pontianak pada Senin (15/05)
Sehubungan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota untuk Se-Provinsi Kalimantan Barat.
Baca Juga : Kini KTP Dapat Diakses Via Aplikasi Handphone
Agenda ini dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat H.Sutarmidji,Sh,M.Hum membuka rapat koordinasi koordinasi penanggulangan kemiskinan tahun 2023 dan lokakarya penyusunan dokumen penanggulangan kemiskinan.
Beliau menyapaikan kata sambutan, “Penanganan masalah kemiskinan yang paling efektif dimulai dari meningkatkan status desa menjadi desa mandiri karena 50 indikator desa pada indeks desa membangun yang bersinggungan dengan indikator penentuan kemiskinan itu banyak hampir seluruhnya berada di 50 persen, Jadi prioritas kita selesaikan dahulu indikator penunjang nya sehingga kita menyasar pada indikator utama tentang penangan kemiskinan itu tidak susah lagi untuk melakukannya."
Baca Juga : Kapolda Kalbar Berikan Penghargaan Kepada Personel yang Memperoleh Nilai UKJ Terbaik Semester I T.A 2023
Wakil Bupati Ketapang H.Farhan, S.E., M.Si. berkesempatan memberi saran pada rapat koordinasi tersebut.
“Saya menyarankan persoalan data kemiskinan yang kurang valid itu, perlu bahwa kita harus ada sensus penduduk kemiskinan yang alokasi dana anggarannya dari kabupaten artinya dengan kriteria kita dengan kondisi daerah setempat kalau kita menghitung dengan kriteria pusat yang tidak sesuai dengan lapangan khusus nya untuk daerah Ketapang. Kemudian dengan Penduduk Stunting itu kita harus sesuai kan dengan jumlah banyak anak dan kehidupan rumah tangga ekonomi yang kurang cukup hal ini berhubungan dengan kriteria kemiskinan." (Zn)
