Pangdam XII Tanjungpura Tatap Muka dan Silaturahmi dengan Forkopimda Provinsi Kalteng
Borneo Nusantara News - Palangka Raya, Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Iwan Setiawan, S.E., M.M., melaksanakan tatap muka dan silaturahmi dengan Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah. Acara berlangsung malam tadi di Aula Berkah, Makorem 102/Panju Panjung, Jalan Imam Bonjol, Kota Palangka Raya pada Jumat (21/7)
Hadir dalam acara tersebut, Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, S.Sos, M.M., Kapolda Kalteng, Irjen. Pol. Drs. Nanang Avianto, M.Si., Danrem 102/Pjg, Brigjen TNI Bayu Permana, Wakil Ketua I DPRD Kalteng, H. Abdul Razak, Sekda Kalteng, H. Nuryakin, M.Si., para PJU Kodam dan Korem, para Dansat jajaran dan Forkopimda Kota Palangka Raya.
Disampaikan oleh Pangdam XII/Tpr Mayjen TNI Iwan Setiawan bahwa apa yang sudah dilaksanakan antara TNI-Polri dan Pemprov. Kalteng selama ini harus dijaga, terutama yang berkaitan dengan sinergitas antar Institusi dan harus terus dipertahankan serta ditingkatkan.
"Apalagi kedepan kita akan menghadapi pesta demokrasi yang membutuhkan tenaga, pikiran dan sinergitas, guna memberikan rasa aman, nyaman di wilayah Kalimantan Tengah. Dan kita juga dihadapkan dengan potensi ancaman bahaya kebakaran hutan dan lahan," ujarnya.
Terkait Karhutla, Mayjen TNI Iwan Setiawan meyakini, dengan kerjasamanya seluruh pihak potensi bencana di wilayah Kalteng akan bisa diatasi. Ia juga minta dukungan dari seluruh masyarakat untuk bersama-sama mencegah Karhutla. Selanjutnya terkait dengan Pemilu, Pangdam menegaskan bahwa TNI akan tetap bersikap netral.
"Yakinlah kepada kami, bahwa kami akan bekerja secara maksimal dan profesional, sesuai perintah Panglima TNI dan Kasad kami TNI akan bersikap netral dan jangan ragukan netralitas kami. Kami akan tegak lurus kepada bapak Presiden," tegasnya.
Sedangkan Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo berharap melalui kegiatan malam tersebut dapat mengeratkan silaturahmi dan sinergi antara Pemprov. Kalteng dengan Kodam XII/Tpr serta stakeholder lainnya. Sinergi dan kerjasama ini dibutuhkan menghadapi pesta demokrasi 2024.
"Tentunya kita harus bersiap dalam mengantisipasi persoalan yang muncul di masyarakat, aksi kejahatan serta potensi konflik sosial yang dapat mengganggu kondusivitas jalannya roda pemerintahan, dan dapat menjadi hambatan suksesnya pelaksanaan Pesta Demokrasi tahun 2024," harapnya. (Mirhan)
